Jelaskan Yang Dimaksud Yurisdiksi Mahkamah Internasional

Jelaskan Yang Dimaksud Yurisdiksi Mahkamah Internasional –

Yurisdiksi Mahkamah Internasional (ICJ) adalah hak sebuah entitas hukum untuk mengadili suatu konflik internasional. Mahkamah Internasional merupakan lembaga yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menyelesaikan perselisihan antar negara. Mahkamah Internasional berkedudukan di Den Haag, Belanda, dan beroperasi menurut Statuta Mahkamah Internasional. ICJ berwenang untuk mengadili perselisihan antara negara dan menyelesaikannya secara hukum.

Yurisdiksi Mahkamah Internasional terdiri dari 15 hakim yang dipilih oleh PBB dan mewakili berbagai negara. Hakim ditunjuk untuk jangka waktu tujuh tahun dan dapat diperpanjang. Hakim dipilih berdasarkan integritas, keahlian dan kualifikasi yang tinggi. ICJ dapat memutuskan suatu kasus hanya jika para pihak sudah menyetujui untuk memeriksakan perkara mereka di Mahkamah Internasional.

Yurisdiksi Mahkamah Internasional dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu yurisdiksi berdasarkan konsensus dan yurisdiksi berdasarkan Statuta. Kedua jenis ini ditentukan oleh para pihak yang berkonflik. Yurisdiksi berdasarkan konsensus berarti bahwa para pihak telah sepakat untuk membawa konflik mereka ke hadapan Mahkamah Internasional. Yurisdiksi berdasarkan Statuta berarti bahwa konflik harus diselesaikan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Mahkamah Internasional.

Selain itu, yurisdiksi Mahkamah Internasional juga dapat dibagi menjadi yurisdiksi khusus dan umum. Yurisdiksi khusus mencakup masalah-masalah yang telah disepakati oleh para pihak yang berkonflik. Yurisdiksi umum berlaku untuk semua masalah yang belum disepakati oleh para pihak.

Yurisdiksi Mahkamah Internasional berdampak pada hukum internasional. Hal ini karena Mahkamah Internasional merupakan satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik antar negara secara hukum. Dengan adanya yurisdiksi ini, para pihak yang berkonflik akan dapat menyelesaikan masalah mereka secara adil dan damai.

Kesimpulannya, yurisdiksi Mahkamah Internasional (ICJ) adalah hak sebuah entitas hukum untuk mengadili suatu konflik internasional. ICJ berwenang untuk memutuskan perkara antara negara-negara dan dapat dibagi menjadi yurisdiksi berdasarkan konsensus dan yurisdiksi berdasarkan Statuta. Yurisdiksi ini penting karena dapat menyelesaikan konflik antara negara secara adil dan damai.

Penjelasan Lengkap: Jelaskan Yang Dimaksud Yurisdiksi Mahkamah Internasional

– Yurisdiksi Mahkamah Internasional (ICJ) adalah hak sebuah entitas hukum untuk mengadili suatu konflik internasional.

Yurisdiksi Mahkamah Internasional (ICJ) adalah hak sebuah entitas hukum untuk mengadili suatu konflik internasional. Berbeda dengan hukum domestik, yang hanya berlaku di suatu negara atau wilayah tertentu, hukum internasional berlaku di seluruh dunia. Mahkamah Internasional merupakan salah satu dari beberapa lembaga hukum internasional yang dibentuk oleh PBB untuk mengatur hubungan antara negara-negara. Mahkamah Internasional bertanggung jawab untuk menyelidiki dan mengadili tuntutan yang diajukan oleh negara-negara, dan membuat keputusan yang sah di seluruh dunia.

Yurisdiksi Mahkamah Internasional terbagi menjadi dua kategori: yurisdiksi obligatori dan yurisdiksi sukarela. Yurisdiksi obligatori mengacu pada hak Mahkamah Internasional untuk mengadili kasus yang telah diajukan oleh negara-negara yang telah menandatangani Konvensi Mahkamah Internasional atau kesepakatan lain yang telah disetujui oleh PBB. Yurisdiksi sukarela mengacu pada kasus yang diajukan oleh negara-negara yang telah disepakati untuk menyerahkan kasus mereka ke Mahkamah Internasional untuk diadili.

Selain itu, Mahkamah Internasional juga memiliki yurisdiksi untuk mengadili konflik yang disebabkan oleh pelanggaran hukum internasional. Mahkamah Internasional dapat mengadili kasus yang berhubungan dengan pelanggaran hukum internasional, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, kekerasan internasional, penyebaran senjata, pembuangan ilegal, penyebaran ilegal, perdagangan manusia, penggunaan kekerasan, pencurian, dan penyalahgunaan hak asasi manusia.

Mahkamah Internasional juga dapat mengadili kasus yang berhubungan dengan pelanggaran hukum internasional yang diajukan oleh individu atau organisasi nirlaba. Ini berarti bahwa Mahkamah Internasional dapat mengadili tuntutan yang diajukan oleh organisasi nirlaba, badan-badan internasional, dan individu yang telah menjadi korban pelanggaran hukum internasional.

Yurisdiksi Mahkamah Internasional dapat terbatas pada konflik yang diajukan oleh negara-negara anggota PBB. Namun, Mahkamah Internasional dapat juga mengadili konflik yang melibatkan negara-negara yang bukan anggota PBB. Dalam hal ini, Mahkamah Internasional dapat mengadili konflik antara dua negara yang bukan anggota PBB, tetapi harus memiliki persetujuan dari kedua negara untuk mengadili kasus tersebut.

Dalam konflik internasional, Mahkamah Internasional dapat mengadili kasus antara dua negara atau lebih, atau antara sebuah negara dan suatu organisasi internasional. Dalam kasus ini, Mahkamah Internasional memiliki yurisdiksi untuk mengadili kasus yang melibatkan sebuah organisasi internasional, seperti PBB, atau organisasi lain yang telah disetujui oleh PBB.

Kesimpulannya, yurisdiksi Mahkamah Internasional adalah hak Mahkamah Internasional untuk mengadili konflik internasional. Yurisdiksi Mahkamah Internasional dibagi menjadi dua kategori, yaitu yurisdiksi obligatori dan yurisdiksi sukarela. Yurisdiksi Mahkamah Internasional juga meliputi pelanggaran hukum internasional yang diajukan oleh negara-negara anggota PBB atau organisasi internasional. Mahkamah Internasional juga memiliki yurisdiksi untuk mengadili konflik yang melibatkan negara-negara yang bukan anggota PBB, tetapi harus memiliki persetujuan dari kedua negara untuk mengadili kasus tersebut.

– Mahkamah Internasional berkedudukan di Den Haag, Belanda, dan beroperasi menurut Statuta Mahkamah Internasional.

Yurisdiksi Mahkamah Internasional adalah kekuasaan yang dimiliki oleh Mahkamah Internasional untuk mengadili perselisihan antara pihak-pihak yang berbeda. Yurisdiksi Mahkamah Internasional mencakup semua perselisihan yang berhubungan dengan hukum internasional, termasuk hukum internasional ekonomi, hukum internasional humaniter, dan hukum internasional lingkungan.

Mahkamah Internasional sendiri berkedudukan di Den Haag, Belanda. Mahkamah Internasional ini telah beroperasi sejak tahun 1945 dan beroperasi menurut Statuta Mahkamah Internasional. Statuta Mahkamah Internasional terdiri dari sejumlah pasal yang mengatur berbagai aspek yang berhubungan dengan yurisdiksi Mahkamah Internasional, termasuk kekuasaan Mahkamah Internasional, penyelesaian perselisihan, dan prosedur yang harus diikuti untuk mengajukan tuntutan.

Yurisdiksi Mahkamah Internasional dibatasi oleh kesepakatan yang dibuat oleh pihak-pihak yang terlibat. Artinya, perselisihan tertentu mungkin tidak dapat diselesaikan oleh Mahkamah Internasional jika para pihak yang terlibat dalam perselisihan tersebut tidak setuju untuk menyerahkan perselisihan mereka kepada Mahkamah Internasional.

Selain itu, yurisdiksi Mahkamah Internasional juga dibatasi oleh ketentuan hukum yang berlaku di negara-negara yang terlibat dalam perselisihan. Artinya, jika sebuah negara memiliki undang-undang yang mengatur situasi tertentu, maka Mahkamah Internasional tidak akan dapat menangani perselisihan tersebut jika undang-undang tersebut berlaku di negara tersebut.

Yurisdiksi Mahkamah Internasional juga dibatasi oleh kompetensi Mahkamah Internasional. Artinya, Mahkamah Internasional hanya dapat menangani perselisihan yang berhubungan dengan hukum internasional dan hukum internasional ekonomi.

Mahkamah Internasional juga dapat menangani perselisihan yang berhubungan dengan hak asasi manusia, namun hanya jika para pihak yang terlibat dalam perselisihan tersebut telah menandatangani suatu kesepakatan yang mengizinkan Mahkamah Internasional untuk menangani perselisihan tersebut.

Secara keseluruhan, yurisdiksi Mahkamah Internasional terbatas pada kompetensi Mahkamah Internasional, kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang terlibat dalam perselisihan, dan ketentuan hukum yang berlaku di negara-negara yang terlibat dalam perselisihan.

Yurisdiksi Mahkamah Internasional juga dibatasi oleh jenis perselisihan yang dapat diselesaikan oleh Mahkamah Internasional. Artinya, Mahkamah Internasional tidak memiliki kekuasaan untuk menangani semua jenis perselisihan, tapi hanya dapat menangani perselisihan yang berhubungan dengan hukum internasional dan hukum internasional ekonomi.

Yurisdiksi Mahkamah Internasional adalah salah satu aspek penting dari sistem hukum internasional. Ini memungkinkan para pihak yang terlibat dalam perselisihan untuk mengajukan tuntutan kepada Mahkamah Internasional dan mengandalkan keputusan yang akurat dan adil dari Mahkamah Internasional. Dengan demikian, yurisdiksi Mahkamah Internasional berperan penting dalam menjaga stabilitas hukum internasional.

– ICJ berwenang untuk mengadili perselisihan antara negara dan menyelesaikannya secara hukum.

Yurisdiksi Mahkamah Internasional (ICJ) merupakan salah satu lembaga internasional yang berwenang untuk mengadili perselisihan antara negara. Lembaga ini didirikan pada tahun 1945 sebagai bagian dari Organisasi PBB. Berbasis di Den Haag, Belanda, ICJ bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah hukum antara negara-negara anggota PBB.

ICJ berwenang untuk mengadili perselisihan antara negara dan menyelesaikannya secara hukum. ICJ dapat dipanggil oleh PBB atau oleh anggota PBB yang berselisih, dan dapat memutuskan perselisihan yang diajukan oleh para pihak. ICJ dapat menggunakan hakim internasional yang dipilih oleh para anggota PBB, atau dapat meminta para pihak untuk memilih hakim internasional yang akan mengadili kasus mereka.

ICJ memiliki kewenangan untuk mengadili berbagai masalah, termasuk masalah hukum internasional, masalah kebijakan luar negeri, masalah hak asasi manusia, dan masalah lainnya. ICJ juga dapat mengadili sengketa yang melibatkan negara-negara yang tidak menjadi anggota PBB. ICJ bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah yang diajukan oleh para pihak dengan menggunakan hukum internasional.

ICJ juga berperan dalam menentukan pengertian hukum internasional dan standar-standar yang berlaku dalam pengadilan internasional. ICJ telah mengeluarkan beberapa keputusan yang berdampak besar dalam hukum internasional, termasuk penyelesaian masalah hak asasi manusia, masalah perbatasan, dan masalah lainnya.

ICJ juga memiliki kekuatan untuk menjatuhkan hukuman kepada negara-negara yang melanggar hukum internasional. Hukuman yang diterapkan oleh ICJ dapat berupa sanksi ekonomi, sanksi politik, atau bahkan penarikan hak suara dalam PBB. Dengan demikian, ICJ memainkan peran penting dalam menjamin bahwa negara-negara anggota PBB mematuhi hukum internasional dan menjaga stabilitas internasional.

Dalam kesimpulannya, Yurisdiksi Mahkamah Internasional (ICJ) merupakan lembaga internasional yang berwenang untuk mengadili perselisihan antara negara-negara anggota PBB. ICJ berwenang untuk mengadili perselisihan antara negara dan menyelesaikannya secara hukum, serta memiliki kekuatan untuk menjatuhkan sanksi kepada negara-negara yang melanggar hukum internasional.

– Yurisdiksi Mahkamah Internasional terdiri dari 15 hakim yang dipilih oleh PBB dan mewakili berbagai negara.

Yurisdiksi adalah kemampuan pengadilan atau lembaga hukum lainnya untuk mendengar, mengadili, dan memutuskan kasus tertentu. Yurisdiksi Mahkamah Internasional adalah yurisdiksi yang diberikan oleh PBB kepada Mahkamah Internasional yang berbasis di Den Haag, Belanda. Mahkamah Internasional bertanggung jawab untuk mengadili kasus internasional dan memberikan hakim yang independen dan bebas dari campur tangan pemerintah.

Mahkamah Internasional terdiri dari 15 hakim yang dipilih oleh PBB dan mewakili berbagai negara. Hakim tersebut dipilih dari dewan hakim yang dipilih oleh PBB dan disetujui oleh Dewan Keamanan. Mereka akan memiliki keahlian yang luas dan beragam dalam bidang hukum internasional, termasuk hukum perdagangan internasional, hukum kemanusiaan, hukum laut internasional, hukum lingkungan internasional, dan perjanjian internasional lainnya.

Ketika hakim dipilih, mereka akan menyatakan bahwa mereka akan mengikuti hukum dan menghormati hukum internasional. Selain itu, hakim juga akan menyatakan bahwa mereka akan mematuhi kode etik hakim dan menghormati hak asasi manusia. Hakim juga akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa mereka akan mengikuti hukum dan etika yang berlaku di seluruh dunia.

Setelah hakim dipilih, mereka akan mengadili kasus-kasus internasional yang diajukan kepada Mahkamah Internasional. Mereka akan menggunakan hukum internasional yang berlaku untuk mengadili kasus-kasus yang mereka tangani. Selama proses hukum, hakim akan memutuskan apakah terdapat alasan yang cukup bagi pihak yang dituduh untuk mengajukan perlawanan, dan mereka akan memberikan putusan yang independen dan adil.

Ketika hakim memutuskan suatu kasus, mereka akan menyatakan apakah tindakan yang dituduh telah melanggar hukum internasional atau tidak. Putusan tersebut merupakan bentuk hukum yang berlaku di seluruh dunia. Setelah putusan dibuat, maka hakim akan memutuskan apakah tindakan yang dituduh harus dihukum atau tidak. Putusan tersebut akan menjadi hukum yang berlaku di semua negara.

Dalam hal ini, yurisdiksi Mahkamah Internasional berfungsi sebagai mekanisme untuk menegakkan hukum internasional. Yurisdiksi ini memungkinkan hakim untuk melakukan penyelidikan dan memberikan putusan independen dan adil tentang kasus-kasus internasional yang diajukan kepada mereka. Yurisdiksi ini juga memungkinkan hakim untuk memutuskan apakah tindakan yang dituduh melanggar hukum internasional atau tidak dan memutuskan apakah tindakan yang dituduh harus dihukum atau tidak. Dengan demikian, yurisdiksi Mahkamah Internasional memainkan peran penting dalam menegakkan hukum internasional di seluruh dunia.

– Yurisdiksi Mahkamah Internasional dapat dibagi menjadi yurisdiksi berdasarkan konsensus dan yurisdiksi berdasarkan Statuta.

Yurisdiksi adalah suatu kompetensi yang memberikan wewenang kepada suatu pihak untuk mengadili suatu kasus. Pada konteks hukum, yurisdiksi berarti wewenang untuk mengadili suatu kasus dan mengeluarkan keputusan yang berlaku secara hukum. Dalam hukum internasional, yurisdiksi Mahkamah Internasional dibagi menjadi yurisdiksi berdasarkan konsensus dan yurisdiksi berdasarkan Statuta.

Yurisdiksi berdasarkan konsensus adalah yurisdiksi yang berasal dari suatu kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang bersangkutan. Konsensus ini dapat dicapai melalui perjanjian internasional, seperti perjanjian internasional yang mengharuskan para pihak untuk menyerahkan kasus-kasus tertentu kepada Mahkamah Internasional untuk diajukan. Pada umumnya, konsensus ini dapat dicapai melalui perjanjian yang diadakan antara para pihak yang bersangkutan, yang disebut perjanjian yurisdiksi.

Yurisdiksi berdasarkan Statuta adalah yurisdiksi yang berasal dari suatu akta yang dikeluarkan oleh mahkamah, seperti Statuta Mahkamah Internasional. Statuta ini menetapkan kompetensi yurisdiksi Mahkamah Internasional dan juga menetapkan kekuatan hukum dari keputusan yang diambil oleh Mahkamah Internasional. Statuta ini juga dapat menentukan bagaimana para pihak harus menyerahkan kasus-kasus tertentu kepada Mahkamah Internasional untuk diajukan.

Yurisdiksi berdasarkan konsensus dan yurisdiksi berdasarkan Statuta merupakan dua cara yang berbeda untuk menetapkan kompetensi yurisdiksi Mahkamah Internasional. Perjanjian yurisdiksi merupakan sumber yurisdiksi berdasarkan konsensus, sedangkan Statuta Mahkamah Internasional merupakan sumber yurisdiksi berdasarkan Statuta. Kedua bentuk yurisdiksi ini diperlukan untuk memastikan bahwa Mahkamah Internasional dapat menjalankan tugasnya dengan efektif dan dengan menghormati hak-hak para pihak yang bersangkutan.

– Yurisdiksi khusus mencakup masalah-masalah yang telah disepakati oleh para pihak yang berkonflik.

Yurisdiksi Mahkamah Internasional adalah hak untuk memutuskan suatu perkara yang berhubungan dengan hukum internasional atau yang ditetapkan oleh sebuah organisasi internasional. Yurisdiksi ini diberikan oleh Pemerintah atau oleh organisasi internasional yang bertujuan untuk memecahkan masalah hukum internasional yang muncul antara pihak-pihak yang berkepentingan. Yurisdiksi ini dapat meliputi berbagai jenis masalah, seperti perselisihan antar pemerintah, konflik internasional, dan masalah lainnya yang berkaitan dengan hukum internasional.

Yurisdiksi Mahkamah Internasional dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu yurisdiksi umum dan yurisdiksi khusus. Yurisdiksi umum meliputi semua masalah yang ditetapkan oleh organisasi internasional, seperti penyelesaian sengketa internasional, pemulihan hak asasi manusia, dan lainnya. Yurisdiksi khusus mencakup masalah-masalah yang telah disepakati oleh para pihak yang berkonflik. Masalah ini biasanya ditentukan oleh kesepakatan bilateral atau multilateral antara pihak-pihak yang berkonflik.

Yurisdiksi khusus biasanya mencakup masalah yang berkaitan dengan pelanggaran hukum internasional, seperti perjanjian internasional, perdamaian, dan lainnya. Yurisdiksi khusus juga dapat mencakup masalah yang berkaitan dengan lingkungan, hak asasi manusia, keadilan, dan aspek lainnya yang terkait dengan hukum internasional.

Yurisdiksi Mahkamah Internasional umumnya tidak dapat diakses oleh individu atau organisasi swasta, tetapi hanya dapat diakses oleh pemerintah atau organisasi internasional. Mereka dapat mengajukan tuntutan atau meminta bantuan untuk pemecahan masalah hukum internasional melalui yurisdiksi ini. Di banyak negara, yurisdiksi ini juga dapat diakses oleh warga negara yang terkena dampak dari masalah hukum internasional.

Yurisdiksi Mahkamah Internasional sangat penting untuk menjamin kesetaraan hak dan keadilan di antara semua pihak yang terlibat dalam masalah hukum internasional. Ini membantu untuk mengakhiri sengketa internasional dan menghindari konflik berkepanjangan. Yurisdiksi ini juga membantu menciptakan tata kehidupan yang adil dan damai yang dapat dipahami dan diikuti oleh semua pihak yang terlibat.

– Yurisdiksi umum berlaku untuk semua masalah yang belum disepakati oleh para pihak.

Yurisdiksi merupakan sebuah istilah yang mengacu pada hak yang dimiliki oleh otoritas atau badan hukum untuk mengadili, memutus dan menentukan masalah yang berhubungan dengan hukum. Yurisdiksi merupakan hak yang diberikan oleh sistem hukum yang berlaku di suatu negara agar memiliki kekuasaan untuk mengadili dan memutus perselisihan yang berasal dari suatu wilayah. Yurisdiksi juga dapat diartikan sebagai wilayah hukum di mana undang-undang tertentu berlaku.

Yurisdiksi Mahkamah Internasional adalah hak yang dimiliki oleh mahkamah internasional untuk mengadili dan memutus masalah hukum yang terjadi di luar wilayah hukum suatu negara. Yurisdiksi Mahkamah Internasional dibagi menjadi dua jenis, yaitu yurisdiksi umum dan yurisdiksi khusus. Yurisdiksi umum adalah yurisdiksi yang berlaku untuk semua jenis masalah hukum yang belum disepakati oleh para pihak. Yurisdiksi khusus adalah yurisdiksi yang hanya berlaku untuk masalah-masalah hukum tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.

Yurisdiksi umum berlaku untuk semua masalah yang belum disepakati oleh para pihak. Hal ini berarti bahwa mahkamah internasional memiliki hak untuk mengadili dan memutus semua masalah hukum yang terjadi di luar wilayah hukum suatu negara, termasuk masalah yang belum disepakati oleh para pihak. Yurisdiksi umum juga berlaku untuk masalah-masalah yang berhubungan dengan kebebasan beragama, hak sipil dan politik, dan hak asasi manusia lainnya.

Yurisdiksi umum berlaku untuk masalah-masalah yang belum disepakati oleh para pihak karena mahkamah internasional memiliki hak untuk mengadili dan memutus masalah-masalah tersebut. Dengan demikian, mahkamah internasional dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dapat menimbulkan konflik internasional. Selain itu, yurisdiksi umum juga berfungsi untuk menjamin bahwa hukum internasional dipatuhi oleh semua negara dan mencegah masalah hukum yang dapat menyebabkan masalah di antara negara.

Yurisdiksi umum merupakan salah satu aspek penting dari hukum internasional. Yurisdiksi umum sangat penting karena mahkamah internasional memiliki hak untuk mengadili dan memutus semua masalah hukum yang terjadi di luar wilayah hukum suatu negara, termasuk masalah yang belum disepakati oleh para pihak. Dengan demikian, yurisdiksi umum memastikan bahwa hukum internasional dipatuhi oleh semua negara dan membantu mencegah masalah hukum yang dapat menyebabkan masalah di antara negara.

– Yurisdiksi Mahkamah Internasional berdampak pada hukum internasional dan dapat menyelesaikan konflik antara negara secara adil dan damai.

Yurisdiksi Mahkamah Internasional adalah suatu mekanisme melalui mana Mahkamah Internasional dapat menjatuhkan hukum atas pelanggaran hukum internasional. Yurisdiksi adalah kewenangan yang dimiliki oleh badan atau otoritas untuk memerintahkan seseorang atau badan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, atau untuk memutuskan sengketa antara dua pihak. Mahkamah Internasional telah mengembangkan yurisdiksi ini untuk menyelesaikan konflik antara negara-negara, untuk menjamin bahwa hak-hak dasar yang diatur dalam hukum internasional dihormati, dan untuk menetapkan standar hukum yang diterapkan secara global.

Yurisdiksi Mahkamah Internasional melibatkan berbagai jenis yurisdiksi, termasuk yurisdiksi obligasi, yurisdiksi konvensional, yurisdiksi khusus, dan yurisdiksi pribadi. Yurisdiksi obligasi berlaku untuk semua negara anggota PBB, yang berarti bahwa semua negara anggota PBB diharuskan untuk menghormati dan mematuhi hukum internasional. Yurisdiksi konvensional berlaku untuk semua negara yang telah menandatangani perjanjian internasional yang berkaitan dengan isu-isu tertentu. Yurisdiksi khusus berlaku untuk beberapa wilayah atau entitas khusus, misalnya untuk organisasi internasional atau untuk wilayah yang telah ditetapkan oleh negara-negara anggota PBB. Yurisdiksi pribadi adalah yurisdiksi yang berlaku untuk orang-orang tertentu, seperti pejabat pemerintah atau pejabat tertentu dari negara tertentu.

Yurisdiksi Mahkamah Internasional berdampak pada hukum internasional karena Mahkamah Internasional memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa internasional dan menetapkan standar hukum yang diterapkan secara global. Mahkamah Internasional juga dapat menyelesaikan konflik antara negara secara adil dan damai, karena Mahkamah Internasional memiliki kewenangan untuk menghukum pelanggaran hukum internasional.

Dengan yurisdiksi Mahkamah Internasional, negara-negara di seluruh dunia dapat mengandalkan Mahkamah Internasional untuk menyelesaikan sengketa internasional dan untuk mencegah dan menghukum pelanggaran hukum internasional. Ini membantu untuk memastikan bahwa hak-hak dasar yang diatur dalam hukum internasional dihormati, dan membantu untuk membangun kepercayaan antara negara-negara di seluruh dunia. Dengan demikian, yurisdiksi Mahkamah Internasional dapat menjadi alat yang sangat berguna untuk menjaga perdamaian dan stabilitas internasional.