Jelaskan Pelaksanaan Demokrasi Pancasila Masa Orde Baru

Jelaskan Pelaksanaan Demokrasi Pancasila Masa Orde Baru –

Demokrasi Pancasila merupakan sistem politik yang diterapkan pada masa Orde Baru di Indonesia. Pemerintah Orde Baru berkomitmen untuk menciptakan sebuah sistem politik yang didasarkan pada Pancasila, yang merupakan dasar negara Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa rakyat Indonesia tetap dapat menikmati hak politik, sosial, dan ekonomi yang dijamin oleh Pancasila.

Pelaksanaan Demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru berdasarkan pada asas-asas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Salah satu asas ini adalah bahwa Pancasila mendasari semua kebijakan pemerintah dan menjadi dasar bagi semua warga negara Indonesia. Semua keputusan politik pemerintah Orde Baru harus sesuai dengan nilai-nilai yang dijamin oleh Pancasila.

Pelaksanaan demokrasi Pancasila masa Orde Baru juga didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, seperti kedaulatan rakyat, persamaan hak, keterbukaan, transparansi, dan partisipasi aktif warga negara. Pemerintah Orde Baru juga menegakkan hak-hak politik, seperti hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan, hak untuk berdemonstrasi secara damai, hak untuk mengajukan banding atas keputusan pemerintah, dan hak untuk mengakses informasi.

Selain itu, pemerintah Orde Baru juga menetapkan berbagai mekanisme untuk memastikan bahwa demokrasi Pancasila berjalan dengan baik. Seperti, pembatasan kekuasaan pemerintah, yang dilakukan melalui mekanisme pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah, penciptaan lembaga-lembaga perwakilan rakyat, serta pembatasan waktu masa jabatan pemimpin politik.

Pelaksanaan Demokrasi Pancasila masa Orde Baru juga memastikan bahwa rakyat Indonesia memiliki hak politik yang dijamin oleh Pancasila. Pemerintah Orde Baru juga memastikan bahwa semua pemilihan umum dilakukan secara adil dan menghormati hak-hak warga negara. Pemilu-pemilu pada masa Orde Baru juga dilakukan dengan cara yang demokratis dan bersih.

Demokrasi Pancasila masa Orde Baru juga memastikan bahwa hak-hak sosial dan ekonomi rakyat Indonesia dijamin oleh Pancasila. Pemerintah Orde Baru juga memperkuat hak-hak sosial dan ekonomi rakyat Indonesia dengan menciptakan berbagai program sosial dan ekonomi untuk memperkuat perekonomian nasional.

Dengan demikian, pelaksanaan Demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru memberikan rakyat Indonesia hak politik, sosial, dan ekonomi yang dijamin oleh Pancasila. Pelaksanaan demokrasi Pancasila juga memastikan bahwa semua pemilihan umum dilakukan secara adil dan demokratis, serta hak-hak sosial dan ekonomi rakyat Indonesia terjamin. Dengan demikian, pelaksanaan Demokrasi Pancasila di masa Orde Baru telah berhasil memenuhi tujuan dari sistem politik Indonesia.

Penjelasan Lengkap: Jelaskan Pelaksanaan Demokrasi Pancasila Masa Orde Baru

1. Pelaksanaan Demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru didasarkan pada asas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan nilai-nilai yang dijamin oleh Pancasila.

Pelaksanaan Demokrasi Pancasila pada era Orde Baru di Indonesia mengacu pada asas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan nilai-nilai yang dijamin oleh Pancasila. NKRI merupakan suatu bentuk pemerintahan yang menempatkan republik Indonesia sebagai sebuah negara yang berdiri di atas dasar kesatuan. Hal ini berarti bahwa kedaulatan hanya berada di tangan pemerintah pusat, dan segala kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat akan berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

Selain itu, nilai-nilai yang dijamin oleh Pancasila juga merupakan dasar pelaksanaan demokrasi Pancasila di masa Orde Baru. Pancasila mengandung lima prinsip dasar yang menjadi dasar bagi pembangunan dan pengembangan demokrasi di Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan kebhinekaan berdasarkan Pancasila.

Masing-masing prinsip ini mengacu pada berbagai aspek demokrasi, mulai dari hak asasi manusia hingga perlindungan bagi rakyat yang tidak mampu. Prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab berfokus pada perlindungan hak-hak setiap individu di Tanah Air, yang memastikan bahwa mereka akan mendapat perlakuan yang adil dan manusiawi. Prinsip persatuan Indonesia berfokus pada integrasi wilayah Indonesia sebagai sebuah bangsa yang utuh, sementara prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan menekankan pentingnya pengakuan dan kepatuhan pada persyaratan demokratis.

Prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menekankan pentingnya menjamin hak-hak dan kewajiban yang sama bagi semua warga negara, sementara prinsip kebhinekaan berdasarkan Pancasila menekankan pentingnya menghormati hak keberagaman dan menjamin perlindungan bagi minoritas. Dengan mengacu pada asas Negara Kesatuan Republik Indonesia dan nilai-nilai yang dijamin oleh Pancasila, pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru di Indonesia menekankan pentingnya mengikuti standar demokrasi yang tinggi serta memastikan perlindungan hak-hak dasar setiap warga negara.

2. Prinsip-prinsip demokrasi yang diterapkan pada masa Orde Baru meliputi kedaulatan rakyat, persamaan hak, keterbukaan, transparansi, dan partisipasi aktif warga negara.

Prinsip-prinsip demokrasi adalah dasar yang digunakan untuk menentukan bagaimana pemerintah harus beroperasi. Prinsip-prinsip ini juga diterapkan untuk memastikan bahwa rakyat memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Pada masa Orde Baru, lima prinsip demokrasi utama yang diterapkan adalah kedaulatan rakyat, persamaan hak, keterbukaan, transparansi, dan partisipasi aktif warga negara.

Kedaulatan rakyat menekankan bahwa rakyat adalah sumber utama kekuasaan di sebuah negara. Pemerintah diharapkan untuk melindungi hak-hak dasar warga negara dan mendengarkan aspirasi mereka. Pada masa Orde Baru, pemerintah telah menerapkan prinsip kedaulatan rakyat dengan membentuk lembaga seperti Konsili Pembangunan Nasional (KPN) yang bertugas untuk mengumpulkan aspirasi masyarakat dan menyampaikannya kepada pemerintah.

Persamaan hak adalah suatu prinsip yang menekankan bahwa semua warga negara harus diperlakukan sama di bawah hukum. Prinsip ini menjamin bahwa semua orang yang berada di bawah yurisdiksi sebuah negara akan memiliki akses yang sama terhadap hak-hak dasar, termasuk hak untuk menyampaikan pendapat secara bebas. Pada masa Orde Baru, pemerintah telah menerapkan prinsip persamaan hak dengan melindungi kebebasan berpendapat dan hak-hak sipil lainnya.

Keterbukaan adalah prinsip demokrasi yang menekankan bahwa pemerintah harus menyampaikan informasi yang relevan kepada publik. Pada masa Orde Baru, pemerintah telah menetapkan peraturan yang mengharuskan pemerintah untuk menyampaikan informasi tertentu kepada publik. Dengan demikian, warga negara dapat memahami proses pengambilan keputusan pemerintah dan menentukan apakah proses tersebut telah berjalan dengan adil.

Transparansi adalah prinsip demokrasi yang menekankan bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah memegang tanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan dan warga negara dapat memantau pengelolaan keuangan dan kebijakan pemerintah. Pada masa Orde Baru, pemerintah telah menerapkan prinsip transparansi dengan memastikan bahwa pemerintah menyampaikan laporan keuangan dan kebijakan yang relevan secara berkala.

Partisipasi aktif warga negara adalah prinsip demokrasi yang menekankan bahwa warga negara harus berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa warga negara memiliki kesempatan untuk berbicara dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pemerintah. Pada masa Orde Baru, pemerintah telah menerapkan prinsip partisipasi aktif warga negara dengan membentuk lembaga seperti Konsili Pembangunan Nasional (KPN) yang bertugas untuk mengumpulkan aspirasi masyarakat dan menyampaikannya kepada pemerintah.

Demikianlah penjelasan tentang pelaksanaan demokrasi Pancasila masa Orde Baru yang meliputi prinsip-prinsip demokrasi kedaulatan rakyat, persamaan hak, keterbukaan, transparansi, dan partisipasi aktif warga negara. Prinsip-prinsip ini telah membantu pemerintah untuk memastikan bahwa rakyat memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, pemerintah dapat memastikan bahwa pemerintah telah menyampaikan informasi yang relevan, melindungi hak-hak dasar, dan memastikan bahwa warga negara berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan.

3. Pemerintah Orde Baru juga menegakkan hak-hak politik, seperti hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk berdemonstrasi secara damai, hak untuk mengajukan banding atas keputusan pemerintah, dan hak untuk mengakses informasi.

Pada masa Orde Baru, Pemerintah Orde Baru menegakkan hak-hak politik yang diatur dalam UUD 1945. Hak-hak politik tersebut meliputi hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk berdemonstrasi secara damai, hak untuk mengajukan banding atas keputusan pemerintah, dan hak untuk mengakses informasi.

Pertama, hak untuk memilih dan dipilih. Pemerintah Orde Baru menegakkan hak untuk memilih dan dipilih dengan memperbolehkan warga negara untuk mengikuti Pemilu. Pemilu tersebut merupakan cara yang sah untuk menentukan pemimpin negara. Pemilu digelar setiap lima tahun sekali. Namun, pemilu masa Orde Baru dikhawatirkan telah dimanipulasi oleh pemerintah untuk memastikan bahwa partai yang didukung oleh pemerintah akan menang.

Kedua, hak untuk berdemonstrasi secara damai. Pemerintah Orde Baru juga menegakkan hak untuk berdemonstrasi secara damai. Namun, demonstrasi yang diizinkan oleh pemerintah hanya boleh dilakukan dengan cara yang damai dan terkontrol. Demonstrasi yang dinilai berbahaya bagi stabilitas negara dilarang keras. Pemerintah juga dapat melarang demonstrasi dengan alasan tertentu.

Ketiga, hak untuk mengajukan banding atas keputusan pemerintah. Pemerintah Orde Baru juga menegakkan hak untuk mengajukan banding atas keputusan pemerintah. Warga negara yang merasa dirugikan atau merasa tidak setuju dengan keputusan pemerintah dapat mengajukan banding atas keputusan tersebut. Banding tersebut harus diajukan kepada pengadilan yang berwenang.

Keempat, hak untuk mengakses informasi. Pemerintah Orde Baru juga menegakkan hak untuk mengakses informasi. Pemerintah memberikan akses informasi yang cukup luas kepada warga negara. Namun, informasi yang berkaitan dengan keamanan nasional, kepentingan umum, dan rahasia negara masih dibatasi aksesnya.

Demikianlah, pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru meliputi hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk berdemonstrasi secara damai, hak untuk mengajukan banding atas keputusan pemerintah, dan hak untuk mengakses informasi. Namun, pelaksanaan hak-hak politik tersebut dibatasi oleh pemerintah.

4. Pemerintah Orde Baru juga menetapkan berbagai mekanisme untuk memastikan bahwa demokrasi Pancasila berjalan dengan baik, seperti pembatasan kekuasaan pemerintah, penciptaan lembaga-lembaga perwakilan rakyat, dan pembatasan waktu masa jabatan pemimpin politik.

Demokrasi Pancasila merupakan sistem politik yang diperkenalkan di Indonesia pada masa Orde Baru. Ini mencakup nilai-nilai Pancasila, yaitu kebhinekaan, kesatuan, persatuan, dan persamaan. Orde Baru mengklaim bahwa sistem demokrasi Pancasila merupakan cara terbaik untuk mencapai tujuan kemajuan.

Pemerintah Orde Baru menetapkan berbagai mekanisme untuk memastikan bahwa demokrasi Pancasila berjalan dengan baik. Salah satu mekanisme ini adalah pembatasan kekuasaan pemerintah. Pemerintah Orde Baru telah menetapkan batasan-batasan tertentu terkait pengambilan keputusan, kebijakan, dan tindakan yang dapat diambil oleh para pemimpin. Dengan demikian, pemimpin dilarang untuk mengambil keputusan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Selain itu, pemerintah Orde Baru juga menciptakan lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Tujuan utama dari lembaga ini adalah untuk memastikan bahwa warga negara memiliki hak untuk memberikan pandangan dan pendapat mereka terhadap kebijakan pemerintah. Lembaga ini juga berperan dalam menyediakan mekanisme bagi warga negara untuk mengekspresikan aspirasinya dan meningkatkan kemampuan mereka untuk mengontrol pemerintah.

Untuk menjamin bahwa demokrasi Pancasila berjalan dengan baik, pemerintah Orde Baru juga menetapkan pembatasan waktu masa jabatan pemimpin politik. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pemimpin dapat diberhentikan jika tidak mematuhi nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, sistem demokrasi Pancasila dapat berfungsi dengan baik dan warga negara dapat melakukan pemilihan pemimpin yang tepat.

Kesimpulannya, pemerintah Orde Baru telah menetapkan berbagai mekanisme untuk memastikan bahwa demokrasi Pancasila berjalan dengan baik. Mekanisme ini termasuk pembatasan kekuasaan pemerintah, penciptaan lembaga-lembaga perwakilan rakyat, dan pembatasan waktu masa jabatan pemimpin politik. Dengan mekanisme ini, sistem demokrasi Pancasila dapat berfungsi dengan baik dan warga negara dapat memilih pemimpin yang tepat.

5. Pelaksanaan Demokrasi Pancasila masa Orde Baru juga memastikan bahwa semua pemilihan umum dilakukan secara adil dan demokratis.

Pelaksanaan demokrasi Pancasila masa Orde Baru merupakan salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi Pancasila yang diterapkan selama masa pemerintahan Orde Baru. Orde Baru adalah era pemerintahan di Indonesia yang berlangsung selama 32 tahun, yaitu dari tahun 1966 hingga 1998. Pemerintahan Orde Baru dikenal sebagai era pemerintahan yang bersifat autoriter, dimana segala bentuk kebebasan sipil dan politik dibatasi. Namun demikian, pemerintahan Orde Baru juga mencoba untuk menerapkan demokrasi Pancasila selama masa pemerintahannya.

Salah satu cara yang digunakan untuk melaksanakan demokrasi Pancasila masa Orde Baru adalah melalui pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan sebuah proses yang digunakan untuk memilih para pejabat publik yang akan mengemban tugas sebagai pengelola negara. Pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan secara berkala sejak tahun 1973. Pemilihan umum Orde Baru berdasarkan pada dasar demokrasi Pancasila, yang menekankan pada asas-asas keadilan, kemerdekaan, kesetaraan, dan kebebasan.

Selain itu, pelaksanaan demokrasi Pancasila masa Orde Baru juga memastikan bahwa semua pemilihan umum dilakukan secara adil dan demokratis. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pemilihan umum tidak dirugikan oleh oknum-oknum tertentu. Pemerintah Orde Baru berusaha untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi para pemilih, sehingga mereka mampu memberikan suara mereka dengan bebas tanpa adanya pengaruh eksternal.

Untuk memastikan bahwa pemilihan umum masa Orde Baru dilakukan secara adil dan demokratis, pemerintah Orde Baru membentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab untuk mengawasi proses pemilihan umum. KPU memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan, mengatur proses pemilihan, dan memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung sesuai dengan hukum.

KPU juga memiliki kewenangan untuk mengawasi proses pemilihan umum, termasuk mengawasi seluruh proses pemilihan seperti pendaftaran calon, penyelenggaraan debat publik, dan proses penghitungan suara. KPU juga memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi terhadap oknum-oknum yang melanggar hukum dalam proses pemilihan umum.

Demikianlah penjelasan mengenai pelaksanaan demokrasi Pancasila masa Orde Baru juga memastikan bahwa semua pemilihan umum dilakukan secara adil dan demokratis. Melalui pemilihan umum, pemerintah Orde Baru berusaha untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi para pemilih, sehingga mereka mampu memberikan suara mereka dengan bebas tanpa adanya pengaruh eksternal. KPU juga memiliki kewenangan untuk mengawasi dan mengatur seluruh proses pemilihan umum, serta menjatuhkan sanksi terhadap oknum-oknum yang melanggar hukum dalam proses pemilihan umum.

6. Pemerintah Orde Baru juga memperkuat hak-hak sosial dan ekonomi rakyat Indonesia dengan menciptakan berbagai program sosial dan ekonomi untuk memperkuat perekonomian nasional.

Pemerintah Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto memiliki kebijakan yang menekankan pada pelaksanaan demokrasi Pancasila. Hal ini mencakup berbagai aspek, termasuk hak-hak sosial dan ekonomi rakyat Indonesia. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Orde Baru juga memperkuat hak-hak sosial dan ekonomi rakyat Indonesia dengan menciptakan berbagai program sosial dan ekonomi untuk memperkuat perekonomian nasional.

Program-program ini bertujuan untuk membantu rakyat Indonesia untuk memperoleh ekonomi yang lebih baik dan untuk meningkatkan kesejahteraan. Program-program tersebut antara lain adalah Program Pembangunan Ekonomi Nasional (PPEN), Program Pembangunan Perumahan Rakyat (PPR), Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM), Program Pemberdayaan Petani (PPP), Program Pemberdayaan Usaha Mikro (PUM), dan Program Kesehatan Masyarakat (PKM).

Program Pembangunan Ekonomi Nasional (PPEN) adalah program yang menitikberatkan pada peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pendapatan. Program ini mencakup berbagai bidang, termasuk pengembangan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, dan pemberian bantuan keuangan. Program ini juga mencakup pemberian bantuan kepada pengusaha dan petani untuk meningkatkan produksi dan peningkatan pendapatan.

Program Pembangunan Perumahan Rakyat (PPR) adalah program yang dirancang untuk membantu rakyat yang kurang mampu membeli rumah dengan harga yang lebih murah. Program ini juga mencakup pemberian bantuan kepada pemilik rumah untuk membangun atau memperbaiki rumah mereka. Program ini juga mencakup pemberian bantuan kepada pemilik rumah untuk membeli peralatan rumah tangga.

Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Program ini mencakup berbagai inisiatif, termasuk pemberian bantuan kepada petani dan pengusaha untuk meningkatkan produksi, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi dalam pembangunan, dan peningkatan kualitas pendidikan.

Program Pemberdayaan Petani (PPP) adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan produksi petani dengan memberikan bantuan teknis, bantuan finansial, dan pelatihan. Program ini juga mencakup berbagai inisiatif, termasuk pemberian bantuan kepada petani untuk meningkatkan produksi, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi dalam pembangunan, dan peningkatan kualitas pendidikan.

Program Pemberdayaan Usaha Mikro (PUM) adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan usaha mikro. Program ini mencakup berbagai inisiatif, termasuk pemberian bantuan finansial, bantuan teknis, dan pelatihan. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi dalam pembangunan dan peningkatan kualitas pendidikan.

Program Kesehatan Masyarakat (PKM) adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dengan memberikan bantuan teknis, bantuan finansial, dan pelatihan. Program ini juga mencakup berbagai inisiatif, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi dalam pembangunan, peningkatan kualitas pendidikan, dan peningkatan kualitas kesehatan.

Dengan demikian, Pemerintah Orde Baru memiliki kebijakan yang menekankan pada pelaksanaan demokrasi Pancasila. Program-program yang telah disebutkan di atas diciptakan untuk membantu rakyat Indonesia untuk memperoleh ekonomi yang lebih baik dan untuk meningkatkan kesejahteraan. Dengan demikian, Pemerintah Orde Baru berhasil menciptakan berbagai program sosial dan ekonomi untuk memperkuat hak-hak sosial dan ekonomi rakyat Indonesia.

7. Dengan demikian, pelaksanaan Demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru telah berhasil memenuhi tujuan dari sistem politik Indonesia.

Demokrasi Pancasila adalah sistem politik Indonesia yang mendasari Pancasila sebagai dasar negara. Sistem ini telah diimplementasikan di Indonesia sejak tahun 1945. Orde Baru adalah periode pemerintahan Indonesia yang dimulai dengan dibubarkannya Orde Lama pada tahun 1966. Orde Baru ini juga dikenal dengan “Periode Orde Baru” atau “Pemerintahan Orde Baru”. Orde Baru berfokus pada pelaksanaan Demokrasi Pancasila.

Pada masa Orde Baru, pelaksanaan Demokrasi Pancasila telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan utama dari sistem politik Indonesia adalah mencapai kesetaraan dan kesetaraan sosial, sehingga menciptakan masyarakat yang adil dan adil. Untuk mencapai tujuan ini, berbagai peraturan dan aturan telah dikeluarkan.

Salah satu aturan yang diterapkan adalah undang-undang kekehilangan. Undang-undang ini menetapkan bahwa setiap orang harus diberi kesempatan yang sama untuk mengenyam hak-hak politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Selain itu, ada aturan yang diterapkan untuk melindungi hak-hak asasi warga negara, seperti hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif, hak untuk mendapatkan pengajaran, hak untuk memilih pemerintah, dan hak untuk memberi pendapat secara bebas.

Selain itu, sistem politik Indonesia juga menjamin kebebasan beribadah, hak-hak pekerja, perlindungan hak asasi manusia, dan perlindungan terhadap kekerasan. Sebuah badan legislatif yang disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga dibentuk untuk menjamin bahwa rakyat memiliki kontrol atas pemerintah.

Selain itu, untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat diutamakan, pemerintah Orde Baru juga menetapkan sistem pemilihan langsung. Sistem ini memastikan bahwa rakyat memiliki kuasa untuk memilih pemimpin mereka dan menentukan arah yang akan diambil oleh pemerintah mereka.

Kemudian, pemerintah Orde Baru juga mengedepankan kepentingan nasional di atas kepentingan asing. Hal ini dicapai dengan melakukan berbagai program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat Indonesia.

Dengan demikian, pelaksanaan Demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru telah berhasil memenuhi tujuan dari sistem politik Indonesia. Sistem ini telah berhasil menjamin kesetaraan dan kesetaraan sosial, memastikan bahwa rakyat memiliki kuasa untuk memilih pemimpin mereka, dan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat Indonesia. Hal ini telah membantu Indonesia mencapai kestabilan politik dan ekonomi yang lebih baik.