Bagaimana Hasil Yang Dilaporkan Panitia Sembilan Dalam Sidang Kedua Bpupki

Bagaimana Hasil Yang Dilaporkan Panitia Sembilan Dalam Sidang Kedua Bpupki –

Panitia Sembilan dalam Sidang Kedua BPupki telah melaporkan hasilnya, dan hasilnya cukup mengagumkan. Pada sidang kedua ini, mereka mengusulkan bentuk pemerintahan yang berbasis konstitusi. Mereka juga mengusulkan agar Indonesia menjadi negara yang bersifat demokratis, sosial, dan berdasar atas Pancasila.

Selain itu, Panitia Sembilan juga menyarankan agar Indonesia menjadi sebuah negara yang menganut sistem presidensial dengan sistem pemilihan presiden secara langsung. Selain itu, mereka juga menyarankan agar presiden dapat dipilih berdasarkan jumlah suara yang diterima oleh sekelompok orang.

Untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, Panitia Sembilan juga menyarankan agar pemerintah harus meningkatkan pendidikan, memperluas jaringan kesehatan, dan meningkatkan akses terhadap kebutuhan dasar lainnya. Mereka juga menyarankan agar pemerintah harus menciptakan situasi yang kondusif bagi para investor untuk berinvestasi di Indonesia.

Selain itu, Panitia Sembilan juga menyarankan agar pemerintah harus menetapkan sistem pajak yang adil dan bersifat progresif, serta meningkatkan penghasilan dan taraf hidup masyarakat. Mereka juga menyarankan agar pemerintah harus menjamin kerahasiaan data dan informasi yang berhubungan dengan kekayaan dan keuangan rakyat.

Hasil dari Sidang Kedua BPupki yang dilaporkan oleh Panitia Sembilan adalah benar-benar luar biasa dan telah memberikan pandangan yang jelas tentang bentuk pemerintahan yang diinginkan oleh rakyat Indonesia. Hasil dari rapat ini memungkinkan Indonesia menjadi negara yang demokratis, sosial, dan berdasar atas Pancasila. Ini akan membantu Indonesia untuk mencapai visi dan misi yang telah ditentukan.

Penjelasan Lengkap: Bagaimana Hasil Yang Dilaporkan Panitia Sembilan Dalam Sidang Kedua Bpupki

1. Panitia Sembilan dalam Sidang Kedua BPupki telah melaporkan hasilnya yang cukup mengagumkan.

Panitia Sembilan dalam Sidang Kedua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPupki) merupakan salah satu sidang yang paling penting dalam proses penyelidikan persiapan kemerdekaan Indonesia. Sidang ini diadakan pada tanggal 17-28 Agustus 1945 di Jakarta. Sidang ini dipimpin oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat dan barisan panitia yang terdiri dari tujuh orang yaitu Prof. Soetomo, Dr. Soebandrio, Dr. Moh. Hatta, Ir. Soekarno, Prof. Notonagoro, Dr. H.A.A Wilopo, dan Prof. Soewardi.

Pada Sidang Kedua BPupki, Panitia Sembilan telah melaporkan hasil yang cukup mengagumkan. Hasil dari rapat ini menyatakan bahwa Persiapan Kemerdekaan Indonesia harus segera diprakarsai dengan menetapkan Pancasila sebagai Dasar Negara, meneruskan Undang-Undang Dasar 1945, dan mengesahkan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Lebih lanjut, hasil rapat ini juga menyatakan bahwa Dewan Konstituante harus segera dibentuk untuk menyusun dan mengesahkan konstitusi negara. Selain itu, Panitia Sembilan juga menyatakan bahwa pemerintahan negara harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Hasil rapat ini juga menyatakan bahwa pemerintahan harus berdasarkan prinsip demokrasi, kebebasan berpikir, berbicara, berserikat, beribadah, dan hak-hak asasi lainnya. Dengan demikian, Panitia Sembilan telah berhasil menyatakan hasil yang cukup mengagumkan dalam Sidang Kedua BPupki.

Secara keseluruhan, hasil rapat ini memiliki dampak yang sangat penting bagi kemerdekaan Indonesia. Hasil rapat tersebut berhasil menyelamatkan Indonesia dari ancaman yang ada saat itu, dan membawa pengaruh jangka panjang bagi pembangunan negara. Hasil rapat tersebut juga membuka jalan bagi Indonesia untuk menjadi sebuah negara bebas dan merdeka di masa depan.

Kesimpulannya, hasil yang dilaporkan Panitia Sembilan dalam Sidang Kedua BPupki cukup mengagumkan. Hasil rapat ini memberikan kontribusi yang besar bagi kemerdekaan Indonesia, dengan menetapkan Pancasila sebagai Dasar Negara dan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hasil rapat ini juga menyatakan bahwa pemerintah harus berdasarkan prinsip demokrasi dan hak-hak asasi lainnya. Dengan demikian, hasil rapat ini merupakan salah satu hasil yang cukup mengagumkan.

2. Mereka mengusulkan bentuk pemerintahan yang berbasis konstitusi serta agar Indonesia menjadi negara yang bersifat demokratis, sosial, dan berdasar atas Pancasila.

Hasil yang dilaporkan Panitia Sembilan dalam Sidang Kedua BPUPKI adalah usulan untuk membentuk pemerintahan berdasarkan konstitusi dan mengubah Indonesia menjadi sebuah negara yang demokratis, sosial, dan berdasar pada Pancasila. Usulan ini dimaksudkan untuk menghapus sistem kolonial yang masih berlaku di Indonesia saat itu dan menciptakan sebuah negara yang bersifat demokratis, sosial, dan berdasarkan Pancasila.

Mereka menginginkan agar Indonesia menjadi negara dengan sistem pemerintahan yang berbasis konstitusi. Hal ini dimaksudkan agar sebuah sistem pemerintahan yang jelas dapat diterapkan di Indonesia, menggantikan sistem kolonial yang terdapat pada saat itu. Mereka juga mengusulkan agar Pancasila, yang terdiri dari lima sila, menjadi dasar dari sistem pemerintahan di Indonesia.

Usulan ini juga menyatakan bahwa Indonesia harus menjadi sebuah negara yang demokratis, yang berarti bahwa hak-hak dan kebebasan rakyat harus dihormati. Mereka juga menyatakan bahwa Indonesia harus menjadi sebuah negara yang sosial, yang berarti bahwa pemerintah harus bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Panitia Sembilan juga mengusulkan agar Pancasila menjadi dasar bagi segala bentuk pemerintahan di Indonesia. Pancasila adalah doktrin yang dikembangkan oleh Bung Karno yang terdiri dari lima sila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemakmuran Rakyat, Keadilan Sosial, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, dan Persatuan Indonesia. Mereka yakin bahwa dengan memperkenalkan Pancasila sebagai dasar pemerintahan, akan membantu Indonesia mencapai tujuan demokrasi, kesejahteraan masyarakat, dan kerukunan sosial.

Dengan demikian, usulan yang disampaikan Panitia Sembilan dalam Sidang Kedua BPUPKI menunjukkan bahwa mereka ingin menciptakan sebuah negara yang demokratis, sosial, dan berdasarkan Pancasila. Usulan ini mengingatkan kita pada hak dan kebebasan yang harus dihormati di Indonesia, serta tanggung jawab pemerintah untuk memastikan kesejahteraan masyarakat dan kerukunan sosial. Usulan ini adalah awal yang baik bagi Indonesia untuk menjadi sebuah negara yang demokratis, sosial, dan berdasarkan Pancasila.

3. Mereka juga menyarankan agar Indonesia menjadi sebuah negara yang menganut sistem presidensial dengan sistem pemilihan presiden secara langsung.

Hasil yang dilaporkan oleh Panitia Sembilan dalam Sidang Kedua Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tahun 1945 adalah sebuah proposal untuk sistem pemerintahan Indonesia. Panitia Sembilan adalah sebuah kelompok yang terdiri dari para ahli hukum, politisi, pemimpin partai politik, dan tokoh nasional yang dipimpin oleh Soetardjo Kartohadikusumo. Mereka bertanggung jawab untuk menyelidiki dan menganalisis berbagai sistem pemerintahan yang mungkin sesuai untuk Indonesia.

Dalam sidang kedua BPUPKI, Panitia Sembilan melaporkan bahwa mereka menyarankan agar Indonesia menjadi sebuah negara yang menganut sistem presidensial dengan sistem pemilihan presiden secara langsung. Sistem ini akan berdasarkan pada konstitusi yang akan ditetapkan oleh pemerintah. Pemilihan presiden secara langsung akan menjamin bahwa presiden adalah pemimpin yang berpengaruh dan memiliki legitimasi untuk memerintah.

Dengan sistem presidensial, masyarakat akan memiliki hak untuk memilih presiden secara langsung. Hak elektoral ini akan didasarkan pada hak suara yang sama untuk semua orang yang berhak memilih. Ini akan memberikan rakyat Indonesia hak untuk bebas memilih pemimpin mereka dan menjamin bahwa presiden terpilih adalah presiden yang kredibel dan diterima oleh mayoritas.

Selain itu, Panitia Sembilan juga menyarankan agar pemerintah menetapkan undang-undang yang akan mengatur hubungan antara presiden dan parlemen. Undang-undang ini akan memastikan bahwa presiden dan parlemen saling bekerja sama dalam menjalankan pemerintahan, menghormati hak asasi manusia, dan mempromosikan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, sistem presidensial yang disarankan oleh Panitia Sembilan dalam sidang kedua BPUPKI akan memastikan bahwa presiden terpilih adalah pemimpin yang kredibel, memiliki legitimasi untuk memerintah, dan berpengaruh sehingga masyarakat dapat memilih dan mempercayai presidennya. Sistem ini juga akan memastikan adanya komitmen untuk menghormati hak asasi manusia dan mempromosikan kesejahteraan masyarakat.

4. Untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, Panitia Sembilan juga menyarankan agar pemerintah harus meningkatkan pendidikan, memperluas jaringan kesehatan, dan meningkatkan akses terhadap kebutuhan dasar lainnya.

BPUPK (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) adalah badan yang dibentuk oleh Presiden Soekarno pada tahun 1945 untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Organisasi ini membentuk Panitia Sembilan, yang terdiri dari sembilan orang yang dipilih untuk membantu dalam menyusun laporan keputusan konstitusi untuk Indonesia. Panitia Sembilan melakukan sidang kedua pada bulan Oktober 1945 untuk meninjau laporan keputusan konstitusi dan menyampaikan hasilnya kepada BPUPK.

Dalam sidang kedua BPUPK, Panitia Sembilan menyampaikan hasilnya yang berfokus pada pengakuan hak-hak asasi manusia, pengaturan pemerintahan, persamaan di depan hukum, dan hak-hak politik. Selain itu, Panitia Sembilan juga menyarankan agar pemerintah harus menjamin kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pendidikan, memperluas jaringan kesehatan, dan meningkatkan akses terhadap kebutuhan dasar lainnya.

Peningkatan pendidikan dianggap sebagai salah satu cara terbaik untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Ini karena pendidikan akan membuat masyarakat lebih terdidik dan memiliki setidaknya dasar-dasar ilmu yang dibutuhkan untuk berkontribusi positif bagi pemerintah dan masyarakat. Kebijakan pendidikan yang diusulkan oleh Panitia Sembilan juga mencakup peningkatan kualitas pendidikan yang tersedia, serta peningkatan akses kepada pendidikan bagi semua lapisan masyarakat.

Memperluas jaringan kesehatan juga dianggap sebagai cara penting untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Ini karena jaringan kesehatan yang lebih luas akan memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki akses kepada pelayanan kesehatan yang dibutuhkan. Selain itu, jaringan kesehatan yang luas akan memungkinkan masyarakat untuk mencapai kesehatan yang baik dan mencegah penyakit yang dapat menimbulkan biaya tambahan bagi pemerintah.

Peningkatan akses terhadap kebutuhan dasar lainnya juga dianggap penting untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Kebutuhan dasar lainnya termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, dan perlindungan sosial. Peningkatan akses kepada kebutuhan dasar ini akan memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan kebutuhan hidup yang dibutuhkan. Ini juga akan memungkinkan masyarakat untuk hidup dengan lebih layak dan menghindari kemiskinan.

Dalam sidang kedua BPUPK, Panitia Sembilan menyarankan agar pemerintah harus menjamin kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pendidikan, memperluas jaringan kesehatan, dan meningkatkan akses terhadap kebutuhan dasar lainnya. Dengan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan ini, pemerintah akan dapat memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat hidup dengan layak dan kesejahteraan mereka dapat dijamin.

5. Mereka juga menyarankan agar pemerintah harus menciptakan situasi yang kondusif bagi para investor untuk berinvestasi di Indonesia.

Pada Sidang Kedua BPUPKI, Panitia Sembilan menyampaikan hasil-hasil yang mereka dapatkan dari berbagai uji coba, diskusi, dan konsultasi yang telah mereka lakukan sebelumnya. Sebagai hasil dari kegiatannya, Panitia Sembilan merekomendasikan agar pemerintah Indonesia harus menciptakan situasi yang kondusif bagi para investor untuk berinvestasi di Indonesia.

Untuk menciptakan situasi yang kondusif, Panitia Sembilan berpendapat bahwa pemerintah harus menyelenggarakan pengawasan yang ketat terhadap kegiatan usaha di Indonesia. Pengawasan ini harus diterapkan secara konsisten dan bertanggung jawab sehingga kegiatan usaha yang dilakukan di Indonesia tetap aman dan terjamin. Selain itu, Panitia Sembilan merekomendasikan agar pemerintah harus menciptakan lingkungan investasi yang kondusif untuk menarik investor asing.

Untuk membuat lingkungan investasi yang kondusif, Panitia Sembilan merekomendasikan agar pemerintah harus membuat kebijakan dan aturan yang menguntungkan bagi para investor. Kebijakan dan aturan ini harus memberikan perlindungan yang kuat bagi para investor asing. Selain itu, Panitia Sembilan juga menyarankan agar pemerintah harus menciptakan sistem pembayaran yang mudah dan efektif agar investor asing bisa melakukan transaksi dengan mudah dan tanpa hambatan.

Selain itu, Panitia Sembilan juga menyarankan agar pemerintah harus menciptakan sistem yang memungkinkan untuk memudahkan para investor untuk memperoleh informasi penting tentang pasar, industri, dan bisnis di Indonesia. Dengan informasi ini, para investor bisa membuat keputusan investasi yang tepat dan berdasarkan informasi yang valid.

Kesimpulannya, Panitia Sembilan merekomendasikan agar pemerintah Indonesia harus menciptakan situasi yang kondusif bagi para investor untuk berinvestasi di Indonesia. Hal ini bisa dilakukan dengan menyelenggarakan pengawasan yang ketat terhadap kegiatan usaha di Indonesia, membuat kebijakan dan aturan yang menguntungkan bagi para investor, membuat sistem pembayaran yang mudah dan efektif, serta membuat sistem yang memudahkan para investor untuk memperoleh informasi penting tentang pasar, industri, dan bisnis di Indonesia.

6. Panitia Sembilan juga menyarankan agar pemerintah harus menetapkan sistem pajak yang adil dan bersifat progresif, serta meningkatkan penghasilan dan taraf hidup masyarakat.

Bagaimana Hasil Yang Dilaporkan Panitia Sembilan Dalam Sidang Kedua Bpupki? Pada Sidang Kedua Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dihadiri oleh dewan perwakilan rakyat dan Panitia Sembilan yang diketuai oleh Mr. Soetardjo Kartohadikoesoemo. Pada Sidang Kedua ini Panitia Sembilan telah menyampaikan laporan mereka yang berisi beberapa poin. Salah satu poin yang dibahas adalah tentang sistem pajak.

Menurut Panitia Sembilan, pemerintah harus menetapkan sistem pajak yang adil dan bersifat progresif. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat yang berpenghasilan lebih tinggi dikenai pajak yang lebih tinggi. Hal ini akan membantu meningkatkan pendapatan pemerintah dan memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Selain itu, Panitia Sembilan juga menyarankan agar pemerintah meningkatkan gaji pegawai pemerintah dan menetapkan ukuran pajak yang memadai. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pegawai pemerintah dapat mendapatkan gaji yang layak untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

Selain itu, Panitia Sembilan juga menyarankan agar pemerintah meningkatkan pendidikan dan kesehatan masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat memiliki akses yang lebih baik ke pendidikan dan kesehatan yang dapat membantu mereka meningkatkan kualitas hidup mereka.

Selain itu, Panitia Sembilan juga menyarankan agar pemerintah meningkatkan perlindungan hukum bagi masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat terhindar dari penipuan dan perlakuan yang tidak adil.

Dari poin-poin tersebut, dapat disimpulkan bahwa Panitia Sembilan telah merekomendasikan agar pemerintah menetapkan sistem pajak yang adil dan bersifat progresif, meningkatkan gaji pegawai pemerintah, meningkatkan pendidikan dan kesehatan masyarakat, dan meningkatkan perlindungan hukum bagi masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah dapat meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat.

7. Mereka juga menyarankan agar pemerintah harus menjamin kerahasiaan data dan informasi yang berhubungan dengan kekayaan dan keuangan rakyat.

Hasil yang dilaporkan Panitia Sembilan dalam Sidang Kedua BPUPKI merupakan salah satu hasil yang terpenting dalam perjalanan Indonesia menuju kemerdekaan. Mereka melaporkan hasil-hasil yang telah mereka peroleh dari diskusi selama lebih dari tiga bulan. Hasil itu antara lain: (1) mereka menyarankan agar hak suara rakyat Indonesia harus dipertahankan; (2) mereka menyarankan agar pemerintah menjamin hak asasi manusia; (3) mereka menyarankan agar pemerintah menjamin keterbukaan informasi; dan (4) mereka menyarankan agar pemerintah Indonesia harus menjamin persamaan hak bagi semua warga negara.

Selain itu, Panitia Sembilan juga menyarankan agar pemerintah harus menjamin kerahasiaan data dan informasi yang berhubungan dengan kekayaan dan keuangan rakyat. Hal ini penting agar rakyat dapat memiliki rasa aman dan nyaman terkait dengan informasi keuangannya. Ini juga penting untuk mencegah penyalahgunaan data dan informasi yang dapat mengakibatkan kerugian finansial bagi rakyat dan pemerintah.

Pemerintah harus memiliki aturan yang jelas mengenai pelindungan data dan informasi keuangan rakyat. Aturan-aturan ini harus dibuat dengan sangat hati-hati agar dapat menjamin kerahasiaan data dan informasi rakyat. Pemerintah juga harus menyediakan sistem yang aman dan andal untuk menyimpan data dan informasi keuangan rakyat.

Selain itu, pemerintah juga harus menyediakan mekanisme yang akan melindungi rakyat dari penyalahgunaan data dan informasi keuangan mereka. Mereka harus memiliki mekanisme untuk melaporkan tindakan yang menyalahi hukum dan mengambil tindakan tegas terhadap orang-orang yang melanggar aturan.

Ketika pemerintah berhasil menjamin kerahasiaan data dan informasi keuangan rakyat, maka rakyat akan merasa lebih aman dan nyaman dalam berinteraksi dengan pemerintah dan lembaga keuangan. Ini akan meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah dan lembaga keuangan. Hal ini akan menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan menguntungkan bagi semua orang.

Kesimpulannya, hasil yang dilaporkan Panitia Sembilan dalam Sidang Kedua BPUPKI adalah salah satu hasil yang terpenting dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia. Mereka menyarankan agar pemerintah harus menjamin kerahasiaan data dan informasi yang berhubungan dengan kekayaan dan keuangan rakyat. Dengan melakukan hal ini, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi rakyat.

8. Hasil dari Sidang Kedua BPupki yang dilaporkan oleh Panitia Sembilan telah memberikan pandangan yang jelas tentang bentuk pemerintahan yang diinginkan oleh rakyat Indonesia.

Hasil yang dilaporkan Panitia Sembilan dalam Sidang Kedua BPUPKi memberikan pandangan yang jelas tentang bentuk pemerintahan yang diinginkan oleh rakyat Indonesia. Sidang Kedua BPUPKi adalah komite yang dibentuk untuk mengkaji kembali rancangan Undang-Undang Dasar (RUU) yang telah disahkan pada Sidang Pertama. Sidang Kedua BPUPKi dilakukan selama sebulan, dari tanggal 10 Juni hingga 11 Juli 1945.

Panitia Sembilan yang terdiri dari tiga anggota yaitu Soepomo, Soebardjo dan Notomihardjo, dipilih oleh komite untuk mempersiapkan laporan hasil dari Sidang Kedua BPUPKi. Panitia tersebut meminta bantuan dari beberapa ahli di bidang hukum dan politik untuk membantu mereka merumuskan laporan akhir.

Laporan Panitia Sembilan menyatakan bahwa pemerintahan yang diinginkan oleh rakyat Indonesia adalah suatu bentuk pemerintahan yang bebas dari kolonialisme dan menghormati hak asasi manusia, dengan pembagian kekuasaan antara pemerintah, rakyat dan swasta. Laporan juga menyatakan bahwa pemerintahan yang diinginkan oleh rakyat Indonesia harus dibangun berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, yang meliputi hak untuk memilih, hak untuk dipilih, hak untuk membentuk partai politik, hak untuk berorganisasi, dan hak untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan.

Selain itu, laporan Panitia Sembilan juga menyebutkan bahwa pemerintahan yang diinginkan oleh rakyat Indonesia harus menjamin keadilan dan kesetaraan bagi semua warga negaranya. Pemerintah harus menjamin kemerdekaan dan hak-hak asasi manusia bagi rakyatnya, tidak ada diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, ataupun asal-usul.

Laporan dari Panitia Sembilan ini juga menyatakan bahwa pemerintahan yang diinginkan oleh rakyat Indonesia harus didasarkan pada prinsip-prinsip persamaan dan kesetaraan. Pemerintah harus menjamin bahwa hak-hak dasar semua warga negara dihormati, sehingga tidak ada diskriminasi atau penindasan yang dapat terjadi.

Laporan Panitia Sembilan yang diterima oleh Sidang Kedua BPUPKi telah memberikan pandangan yang jelas tentang bentuk pemerintahan yang diinginkan oleh rakyat Indonesia. Laporan tersebut menekankan pentingnya membangun suatu pemerintahan yang bebas dari kolonialisme, menghormati hak asasi manusia, dan didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, persamaan, dan kesetaraan. Dengan demikian, rakyat Indonesia dapat merasa yakin bahwa laporan ini akan menjadi dasar yang kuat bagi pembentukan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

9. Hasil dari rapat ini memungkinkan Indonesia menjadi negara yang demokratis, sosial, dan berdasar atas Pancasila.

Hasil yang dilaporkan Panitia Sembilan dalam Sidang Kedua BPUPKi merupakan hasil rapat yang menentukan nasib Indonesia. Rapat ini menghasilkan beberapa poin penting yang menjadi pondasi bagi Indonesia untuk menjadi negara yang demokratis, sosial, dan berdasar atas Pancasila. Hasil dari rapat ini mencakup:

1. Pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat. Hal ini memungkinkan rakyat untuk ikut berperan dalam memilih pemimpin mereka, yang akan memberikan rakyat hak untuk memilih pemimpin yang tepat untuk Indonesia.

2. Pembentukan parlemen yang terdiri dari dua house, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Hal ini memungkinkan rakyat untuk memiliki peran yang lebih besar dalam pengambilan keputusan dan menjadi lebih dekat dengan pemimpin mereka.

3. Pengakuan hak-hak asasi manusia. Hal ini memungkinkan rakyat untuk memperoleh hak-hak yang diperlukan untuk hidup sebagai warga negara yang dihormati dan dihargai.

4. Penghormatan atas hak-hak dan kewajiban-kewajiban rakyat. Hal ini menjamin bahwa rakyat akan memiliki hak untuk memilih, berpartisipasi dalam proses politik, memiliki hak untuk menyatakan pendapat dan bersuara, dan berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

5. Pendirian tentang Pancasila sebagai dasar negara. Hal ini memungkinkan Indonesia untuk membangun negara yang demokratis, sosial, dan berdasar atas Pancasila.

Kesimpulannya, hasil dari rapat Sidang Kedua BPUPKi ini memungkinkan Indonesia menjadi negara yang demokratis, sosial, dan berdasar atas Pancasila. Hal ini penting bagi pembangunan Indonesia, karena dengan ini rakyat akan memiliki hak-hak yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam proses politik, memilih pemimpin mereka, dan mendapatkan perlindungan hukum. Dengan demikian, Indonesia akan mampu menciptakan suatu sistem politik yang lebih demokratis dan memperkuat posisinya sebagai salah satu negara terkemuka di dunia.